No.

Komponen

Uraian

1.         

Persyaratan

a. Salinan Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan

b. KK dan KTP Suami Istri

c. Kutipan Akta Perkawinan

2.

Sistem, Mekanisme dan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pengajuan berkas permohonan surat keretangan perceraian

Verivikasi dan Validasi data dan informasi dalam berkas permohonan.

Surat keterangan perceraian, penyerahan tanda bukti penerimaan.

Berkas permohonan surat keterangan perceraian sebagai tanda bukti pengambilan.

Permohonan dan pencatatan dalam buku register perceraian

Penerbitan surat keterangan perceraian.

Perubahan biodata penduduka yang melakukan perceraian.

Penerbitan kartu keluarga (KK) dan KTP-el

Penandatanganan dan pengesahan oleh kepela dinas:

a.     Surat keterangan perceraian

b.    Kartu Keluarga (KK)

Pemberian stempel dinas pada surat keterangan perceraian dan kartu keluarga (KK)

Penulisan di buku register pengambilan:

a.     Kartu Keluarga (KK)

b.    KTP-el

Pembubuhan stempel dan menyerahkan kepada masyarakat/pemohon.

Prosedur

3.

Jangka Waktu Pelayanan

  1 (satu) hari maksimal 7 (tujuh) hari kerja

4.

Biaya/Tarif

Tidak dikenakan biaya (gratis)

5.

Produk Pelayanan

Pemberian stempel dinas pada surat keterangan perceraian dan kartu keluarga (KK)

6.

Penanganan, Pengaduan,

1.

Kotak saran

Saran dan Masukan

2.

Website   interaktif   dikelola   admin   dengan   alamat   :

Disdukcapil.waykanankab.go.id

3.

Telepon

: (0723) 461041

Faximile

: (0723) 461041

4.

5.

Email : [email protected]

Call Center : 085269021930 / 085279919562

6.

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan

akan  direspon  maksimal  2  (dua)  hari  sejak  diterimanya

melalui tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat;

2. Koordinasi internal;

3. Koordinasi eksternal;

4. Tindaklanjut dan solusi permasalahan.

7.

Waktu Pelayanan

  a. Senin  : 07.30 - 16.15 WIB.

b. Jum’at : 07.00 – 11.30 WIB

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang-

Undang   Nomor   23   Tahun   2006   tentang   Administrasi

Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

c.  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:   18/PUU-XI/2013

tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 30 April 2013;

d. Peraturan

Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan;

e. Peraturan

Presiden   Nomor   96   Tahun   2018   tentang

Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan

Pencatatan Sipil;

f.

Keputusan   Presiden   Nomor   88   Tahun   2004   tentang

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan

Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2010

tentang   Formulir   dan   Buku   yang   digunakan   dalam

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/2304/SJ

tanggal  6  Mei  2013  tentang  Tindak  lanjut  Pelaksanaan

Putusan   Mahkamah   Konstitusi   Nomor   18/PUU-XI/2013

tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2)

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

i.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun

2018 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;

2.

Sarana Prasarana

Komputer

: 17 unit

dan/atau Fasilitas

Printer

: 13 unit

Jaringan

: 4 unit

AC

: 14 unit

Genset

: 3 unit

3.

Kompetensi Pelaksana

a.  Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;

b.  Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;

c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan.

4.

Pengawasan Internal

Berjenjang dari Kepala Seksi Kelahiran/Kepala Seksi Perkawinan

dan   Perceraian/Kepala   Seksi   Perubahan   Status   Anak

Pewarganegaraan dan Kematian serta Kepala Bidang Pelayanan

Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas

5.

Jumlah Pelaksana

3 (tiga) orang meliputi:

-

Petugas Pelayanan;

-

Petugas Verifikasi;

-

Operator Komputer;

6.

Jaminan Pelayanan

1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);

2. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.

Jaminan Keamanan dan

Apabila surat keterangan perceraian sudah jadi namun belum

Keselamatan Pelayanan

 diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi

melalui telepon;

8.

Evaluasi Kinerja

1.

Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait

Pelaksana

pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;

2.

Melalui  pelaksanaan  Survey  Indeks  Kepuasan  Masyarakat

(IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan

dan peningkatan pelayanan.