No.

Komponen

Uraian

1.

Persyaratan

1. Mengisi

formulir

permohonan

Akta

Pembatalan

Perkawinan;

2. Fotocopy

Putusan

Pengadilan

tentang

Pembatalan

Perkawinan yang dilegalisir;

3. Kutipan Akta Perkawinan (Asli);

4. Surat Kuasa (jika dikuasakan);

5.

Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa;

2.

Sistem, Mekanisme dan

1.

Pemohon

menyerahkan   berkas

persyaratan   yang

Prosedur

lengkap dan benar;

2.

Petugas

melaksanakan

Pencatatan

Pembatalan

perkawinan  kemudian  memproses  penerbitan  Surat

Keterangan Pembatalan Perkawinan;

3.  Pemohon membayar denda keterlambatan;

4.

Pemohon

menerima  Surat

Keterangan

Pembatalan

Perkawinan  dan  menandatangani  bukti  penerimaan

produk.

3.

Jangka Waktu Pelayanan

1

(satu) hari

4.

Biaya/Tarif

1. Pelaporan s.d. 90 hari kerja setelah putusan pengadilan

tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, tidak dikenakan biaya (gratis);

2. Pelaporan

lebih  dari  90  hari  kerja  setelah  putusan

pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dikenakan

biaya (gratis);

5.

Produk Pelayanan

Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

6.

Penanganan, Pengaduan,

1.

Kotak saran;

Saran dan Masukan

2.

Website  interaktif

dikelola  admin  dengan  alamat  :

disdukcapil.waykanankab.go.id;

3.

Telepon

: (0723) 461041;

Faximile

: (0723) 461041;

4.

Email :[email protected];

5.  Form survei Indeks Kepuasan Masyarakat;

Mekanisme   penanganan   pengaduan,   saran   dan

masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak

diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat;

2.

Koordinasi internal;

3.

Koordinasi eksternal;

4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

7.

Waktu Pelayanan

1. Senin – Jum’at

:

08.00-16.30 WIB.

2. Hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar nasional libur.

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar hukum

a.  Undang-Undang

Nomor  23  Tahun  2006  tentang

Administrasi   Kependudukan   yang   telah   diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b.  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan;

 c. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XI/2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 30 April 2013;

 d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

 e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

 f. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

 g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

 h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah

i. Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

 j. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;

2.

Sarana Prasarana dan/atau

Komputer

: 1 unit

Fasilitas

Printer

: 1 unit

Jaringan

: 1 unit

AC

: 1 unit

Genset

: 1 unit

3.

Kompetensi Pelaksana

a.  Terampil

mengoperasikan  komputer  dan  teknologi

informasi;

b.  Mampu  bersikap  sopan,  ramah,  komunikatif  dan

informatif;

c.  Disiplin dan tepat waktu pelayanan;

4.

Pengawasan Internal

Berjenjang

dari   Kepala   Seksi   Perkawinan   dan

Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

dan Kepala Dinas

5.

Jumlah Pelaksana

3 (tiga) orang di Dinas dan Pembantu Pegawai Pencatat

Perkawinan (P-4) meliputi:

-

Petugas Pelayanan;

-

Petugas Verifikasi;

-

Operator Komputer;

-

Pembantu    Pegawai    Pencatat    Perkawinan/P-4

(berada di Gereja/Vihara/Pura);

6.

Jaminan Pelayanan

1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);

2. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.

Jaminan Keamanan dan

Apabila  Surat  Keterangan  Pembatalan  Perkawinan

Keselamatan Pelayanan

sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih

dahulu dan Pemohon dihubungi melalui telepon;

8.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1.

Rapat  Koordinasi  intern  rutin  setiap  bulan  dan

insidental terkait pelaksanaan program kegiatandan

pelayanan;

2.

Melalui   pelaksanaan   Survey   Indeks   Kepuasan

Masyarakat  (IKM)  secara  rutin  dan  berkelanjutan

sebagai    upaya    perbaikan    dan    peningkatan

pelayanan.