Kutipan Akta Perceraian

No.

Komponen

Uraian

1.

Persyaratan

a. Mengisi Formulir Permohonan Akta Perceraian;

b. Putusan pengadilan tentang Perceraian;

c.  Kutipan Akta Perkawinan Asli;

d. Fotocopy

KTP-el  sebagai  suami  istri  dilegalisir  oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e. Fotocopy

Kartu   Keluarga   dilegalisir   oleh   Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f.  Surat Kuasa bagi yang tidak dapat datang sendiri.

2.

Sistem, Mekanisme dan

1.

Pemohon   menyerahkan   berkas   persyaratan   yang

Prosedur

lengkap dan benar;

2.  Petugas memproses pencatatan dan penerbitan Kutipan

Akta Perceraian;

3.

Pemohon  membayar  denda  keterlambatan  apabila

Pelaporan  lebih  dari  60  hari  kerja  sejak  putusan

pengadilan  tentang  perceraian  setelah  memperoleh

kekuatan hukum tetap;

4.

Pemohon

menerima  Kutipan  Akta  Perceraian  dan

menandatangani bukti penerimaan produk;

3.

Jangka Waktu Pelayanan

1 (satu) hari

4.

Biaya/Tarif

·

Pelaporan

s.d.  60  hari kerja  sejak  putusan pengadilan

tentang perceraian setelah memperoleh kekuatan hukum

tetap, tidak dikenakan biaya (gratis);

·  Pelaporan

lebih  dari  60  hari  kerja  sejak  putusan

pengadilan   tentang   perceraian   setelah   memperoleh

kekuatan hukum tetap, tidak dikenakan biaya (gratis);

5.

Produk Pelayanan

Kutipan Akta Perceraian

6.

Penanganan, Pengaduan,

1. Kotak saran

Saran dan Masukan

2. Website  interaktif

dikelola  admin  dengan  alamat  :

disdukcapil.waykanankab.go.id;

3. Telepon

: (0723) 461041;

Faximile

: (0723) 461041;

4. Email :disdukcapil1808@gmail.com

5. Form survei Indeks Kepuasan Masyarakat;

Mekanisme   penanganan   pengaduan,   saran   dan

masukan  akan  direspon  maksimal  2  (dua)  hari  sejak

diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Cek ditempat;

2. Koordinasi internal;

3. Koordinasi eksternal;

4. Tindaklanjut dan solusi permasalahan.

7.

Waktu Pelayanan

1. Senin – Jum’at

:

08.00-16.30 WIB.

2.

Hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar nasional libur.

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang-

Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi

Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

c.  Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  18/PUU-XI/2013

tentang  pembatalan  ayat  (1)  dan  (2)  pasal  32  Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 30 April 2013;

d. Peraturan

Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007  tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006

tentang Administrasi Kependudukan;

e. Peraturan

Presiden   Nomor   96   Tahun   2018   tentang

Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan

Pencatatan Sipil;

f.  Keputusan

Presiden  Undang-Undang  88  Tahun  2004

tentang   Pengelolaan   Sistem   Informasi   Administrasi

Kependudukan;

g. Peraturan

Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2010

tentang   Formulir   dan   Buku   yang   digunakan   dalam

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/2304/SJ

tanggal  6  Mei  2013  tentang  Tindak  lanjut  Pelaksanaan

Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XI/2013

tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2)

pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

i.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun

2018 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;

2.

Sarana Prasarana dan/atau

Komputer

: 1 unit

Fasilitas

Printer

: 1 unit

Jaringan

: 1 unit

AC

: 1 unit

Genset

: 1 unit

3.

Kompetensi Pelaksana

a.  Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;

b.  Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;

c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;

4.

Pengawasan Internal

Berjenjang  dari  Kepala  Seksi  Perkawinan  dan  Perceraian,

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas

5.

Jumlah Pelaksana

3  (tiga)  orang  di  Dinas  dan  Pembantu  Pegawai  Pencatat

Perkawinan/P-4 meliputi:

-

Petugas Pelayanan;

-

Petugas Verifikasi;

-

Operator Komputer;

-

Pembantu  Pegawai  Pencatat  Perkawinan/P-4  (berada  di

Gereja/Vihara/Pura);

6.

Jaminan Pelayanan

1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);

2. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

34

7.

Jaminan Keamanan dan

Apabila  Kutipan  Akta  Perceraian  sudah  jadi  namun  belum

Keselamatan Pelayanan

diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon dihubungi

melalui telepon;

8.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1.

Rapat  Koordinasi  intern  rutin  setiap  bulan  dan  insidental

terkait pelaksanaan program kegiatandan pelayanan;

2.

Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)  secara  rutin  dan  berkelanjutan  sebagai  upaya

perbaikan dan peningkatan pelayanan.