No.

Komponen

Uraian

1.

Persyaratan

a.  Mengisi

formulir

permohonan

Surat

Keterangan

Pembatalan Perceraian;

b.  Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri tentang Pembatalan

Perceraian yang dilegalisir;

c.  Kutipan Akta Perceraian (Asli);

d.  Fotocopy KTP-el Pemohon yang telah dilegalisir;

2.

Sistem, Mekanisme dan

1.  Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap

Prosedur

dan benar;

2.  Petugas

memproses  pencatatan  dan  penerbitan  Surat

Keterangan Pembatalan Perceraian;

3.

Pemohon

menerima  Surat  Keterangan

Pembatalan

Perceraian dan menandatangani tanda terima produk.

3.

Jangka Waktu Pelayanan

1 (satu) hari

4.

Biaya/Tarif

·

Pelaporan

s.d. 60 hari kerja sejak putusan Pengadilan

tentang  Pembatalan  Perceraian  mempunyai  kekuatan

hukum tetap tidak dikenakan biaya (gratis);

   ·   Pelaporan  lebih  dari  60  hari  kerja  sejak  putusan

Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai

kekuatan hukum tetap dikenakan biaya (gratis).

5.

Produk Pelayanan

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

6.

Penanganan, Pengaduan,

1. Kotak saran

Saran dan Masukan

2. Website

interaktif

dikelola  admin

dengan

alamat  :

Disdukcapi.waykanankab.go.id;

3. Telepon

: (0723) 461041;

Faximile

: (0723) 461041;

4. Email :disdukcapil1808@gmail.com

5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;

Mekanisme   penanganan   pengaduan,   saran   dan

masukan  akan  direspon  maksimal  2  (dua)  hari  sejak

diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat;

2. Koordinasi internal;

3. Koordinasi eksternal;

4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

7.

Waktu Pelayanan

1. Senin – Jum’at

: 08.00-16.30 WIB.

2.

Hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar nasional libur.

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang-

Undang   Nomor   23   Tahun   2006   tentang   Administrasi

Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

c.  Keputusan

Mahkamah

Konstitusi

Nomor:

18/PUU-XI/2013

tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 30 April 2013;

d. Peraturan

Pemerintah

Nomor   37

Tahun

2007   tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan;

e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

f.

Keputusan   Presiden   nomor   88   Tahun   2004   tentang

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Formulir  dan  Buku  yang  digunakan  dalam  Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil;

h. Surat

Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  472.11/2304/SJ

tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April

2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal 32 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006;

i.

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Way Kanan  Nomor  6  Tahun

2018 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;

2.

Sarana Prasarana

Komputer

: 1 unit

dan/atau Fasilitas

Printer

: 1 unit

Jaringan

: 1 unit

AC

: 1 unit

Genset

: 1 unit

3.

Kompetensi Pelaksana

a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;

b. Mampu bersikap sopan, ramah, komunikatif dan informatif;

c. Disiplin dan tepat waktu pelayanan;

4.

Pengawasan Internal

Berjenjang dari Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, Kepala

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil serta Kepala Dinas

5.

Jumlah Pelaksana

3 (tiga) orang di Dinas dan Pembantu Pegawai Pencatat

Perkawinan (P-4) meliputi:

-

Petugas Pelayanan;

-

Petugas Verifikasi;

-

Operator Komputer;

-

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan/P-4 (berada di

Gereja/Vihara/Pura);

6.

Jaminan Pelayanan

1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);

2. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

37

7.

Jaminan Keamanan dan

Apabila Surat Keterangan Pembatalan Perceraian sudah jadi

Keselamatan Pelayanan

namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan Pemohon

dihubungi melalui telepon;

8.

Evaluasi Kinerja

1.

Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait

Pelaksana

pelaksanaan program kegiatandan pelayanan;

2.

Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan

dan peningkatan pelayanan.