Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim

No.

Komponen

Uraian

1.

Persyaratan

a.

Mengisi blangko permohonan Akta Perkawinan;

b.

Surat Keterangan untuk Nikah (N-1);

c.

Surat Keterangan Asal Usul (N-2);

d.

Surat Persetujuan Mempelai (N-3);

e.

Surat Keterangan tentang orang tua (N-4);

(Contoh blangko N-1 s.d. N-4 dapat diperoleh di

Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat);

f.

Surat Model I (dikeluarkan oleh P4, Gereja/Vihara/Pura,

Pemimpin Aliran Kepercayaan);

g.

Surat Keterangan Kesehatan bagi calon mempelai;

h.

Surat Hasil Imunisasi (bagi calon mempelai perempuan);

i.

Fotocopy KTP-el calon mempelai, orang tua dan 2 orang

saksi dilegalisir oleh Kecamatan/Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil;

j.

Fotocopy Kartu Keluarga dilegalisir oleh

Kecamatan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k.

Fotocopy Akta Kelahiran dilegalisir Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil;

l.

Surat Keterangan belum menikah dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi salah satu

mempelai luar Kab. Kulon Progo);

m.  Surat Ijin dari Komandan/Atasan bagi Anggota

TNI/POLRI;

n.

Bagi Janda/Duda melampirkan Akta Kematian/ Akta

Perceraian;

o.

Surat Nikah dari Gereja (testimonium matrimony), atau

sebutan lainnya untuk surat nikah yang diterbitkan oleh

Vihara/Pure/Aliran Kepercayaan;

p.

Pas foto ukuran 4x6 cm berwarna duduk berdampingan

sebanyak 3 (tiga) lembar;

q.

Surat Keterangan Beda nama dari Desa/Kelurahan jika

nama calon mempelai yang tercantum di Kutipan Akta

Kelahiran tidak sama dengan di KK dan KTP-el;

r.

Surat Kuasa Wali jika kedua orang tuanya telah

meninggal dunia.

2.

Sistem, Mekanisme dan

1.

Pemohon   menyerahkan   berkas   persyaratan   yang

Prosedur

lengkap dan benar;

2.

Petugas   melaksanakan   pencatatan   perkawinan   di

Dinas/Gereja/Vihara/Pura

kemudian

memproses

pencatatan   dalam   Register   Akta   Perkawinan   dan

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

3.

Pemohon  menerima  Kutipan  Akta  Perkawinan  dan

menandatangani bukti penerimaan produk;

3.

Jangka Waktu Pelayanan

1

(satu) hari

4.

Biaya/Tarif

1.

Pelaporan 1 hari s.d. 60 hari kerja tidak dikenakan biaya

(gratis);

2.

Pelaporan lebih dari 60 hari kerja dikenakan tidak

Dikenakan biaya (gratis)

5.

Produk Pelayanan

Kutipan Akta Perkawinan

6.

Penanganan, Pengaduan,

1. Kotak saran;

Saran dan Masukan

2. Website

interaktif

dikelola  admin   dengan

alamat:

Disdukcapil.waykanankab.go.id;

3. Telepon

: (0723) 461041;

Faximile

: (0723) 461041;

4. Email :disdukcapil1808@gmail.com;

5. Form survei Indeks Kepuasan Masyarakat;

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan

akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak  diterimanya

melalui tahapan sebagai berikut :

1. Cek ditempat;

2. Koordinasi internal;

3. Koordinasi eksternal;

4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

7.

Waktu Pelayanan

1.  Senin – Jum’at  :

08.00-16.30 WIB. (di Dinas);

2.  Sesuai  Jadwal/Waktu  yang  ditentukan  dari  Gereja/

Vihara/Pura

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar hukum

a.  Undang-Undang  Nomor

23  Tahun

2006

tentang

Administrasi  Kependudukan  yang  telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan;

c.  Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  18/PUU-

XI/2013 tentang pembatalan ayat (1) dan (2) pasal

32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal

30 April 2013;

d.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

e.  Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil;

f.

Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang

Pengelolaan

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan;

g.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

h.  Surat

Edaran

Menteri

Dalam  Negeri

Nomor:

472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindak

lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor  18/PUU-XI/2013  tanggal  30  April  2013

tentang  pembatalan  ayat  (1)  dan  (2)  pasal  32

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

i.   Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6

Tahun 2018 tentang Pelayanan Administrasi

Kependudukan;

2.

Sarana Prasarana dan/atau

Komputer

: 1 unit

Fasilitas

Printer

: 1 unit

Jaringan

: 1 unit

AC

: 1 unit

Genset

: 1 unit

3.

Kompetensi Pelaksana

a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi

informasi;

b. Mampu  bersikap  sopan,  ramah,  komunikatif  dan

informatif;

c.  Disiplin dan tepat waktu pelayanan;

4.

Pengawasan Internal

Berjenjang   dari   Kepala   Seksi   Perkawinan   dan

Perceraian, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

dan Kepala Dinas

5.

Jumlah Pelaksana

3  (tiga)  orang  di  Dinas  dan  Pembantu  Pegawai

Pencatat Perkawinan (P-4) meliputi:

-

Petugas Pelayanan;

-

Petugas Verifikasi;

-

Operator Komputer;

-

Pembantu   Pegawai   Pencatat   Perkawinan/P-4

(berada di Gereja/Vihara/Pura);

6.

Jaminan Pelayanan

1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);

2. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

7.

Jaminan Keamanan dan

Apabila Kutipan Akta Perkawinan sudah jadi namun

Keselamatan Pelayanan

belum  diambil,  akan  disimpan  terlebih  dahulu  dan

Pemohon dihubungi melalui telepon;

8.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1.

Rapat  Koordinasi  intern  rutin  setiap  bulan  dan

insidental  terkait  pelaksanaan  program  kegiatan

dan pelayanan;

2.

Melalui  pelaksanaan  Survey  Indeks  Kepuasan

Masayarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan

sebagai   upaya   perbaikan   dan   peningkatan

pelayanan.